 |
| Pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional dan budaya demokrasi konstitusional di Indonesia |
Pendidikan Demokrasi
Seperti
apa sih pendidikan demokrasi itu? kira – kira banyak diantara kita yang
bertanya seperti itu. Jadi teman – teman Pendidikan
demokrasi menurut Winataputra dan Budimansyah, (2007:210) adalah upaya
sistematis yang dilakukan warga negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu
warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep,
prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam
masyarakat. Pendidikan demokrasi secara subtantif bukan semata keterlibatan
publik dalam elektoral, seperti pilkada, pileg (Fachruddin : 2006). Pendidikan demokrasi membentuk warga negara
yang percaya, setia, menjunjung tinggi, dan mendukung prinsip dasar demokrasi,
dan menjadi warga negara yaang efektif dan melek politik (Pring : 1999).
Pendidikan demokrasi dapat didefenisikan secara hakiki adalah menumbuhkan sikap
kesediaan berbagi dalam menghadapi persoalan yang muncul dalam masyarakat,
budaya, ekonomi, politik dan lainnya (Biesta : 2011). Adapun tujuan pendidikan
demokrasi adalah untuk mempersiapkan warga
masyarakat berfikir kritis dan berfikir demokratis. Serta implementasi
hasil pendidikan demokrasi secara baik di lingkungan formal (sekolah) maupun
non formal (keluarga).
Demokrasi
mengandung nilai kesetaraan dan pengakuan atas hak – hak setiap warga negara.
Oleh karena itu , dalam pendidikan demokrasi (non formal) lingkungan keluarga pun sangat perlu diterapkan pendidikan
demokrasi. Sebagai orang tua, yang sudah memahami sistem demokrasi harus
memberikan kesempatan kepada anaknya atas hak untuk mengeluarkan pendapat
kemudian orang tua juga harus berlaku adil kepada anaknya. Orang tua juga harus
mendidik anaknya untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Hal
berikutlah yang kemudian dapat menjadi contoh kecil penerapan pendidikan
demokrasi di lingkungan keluarga. Nah pada lingkungan formal (sekolah)
pendidikan demokrasi merupakan salah satu tempat terbaik dalam menerapkan
pendidikan demokrasi secara pedagogis, dan semua sekolah sekarang menerapkan
pendidikan demokrasi dalam aktivitas intelektualnya misalnya pemilihan ketua
kelas, ketua osis, mengeluarkan pendapat dan seterusnya. Implementasinya juga berwujud
pada salah satu mata pelajaran yakni pendidikan kewarganegaraan.
Visi dan Misi Pendidikan demokrasi
Visi
pendidikan demokrasi adalah sebagai wahana subtantif, pedagogis, dan sosial
kultural untuk membangun cita – cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan
keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan
berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks.
Berdasarkan visi tersebut, dapat dirumuskan misi pendidikan demokrasi menurut Winataputra (2001; Winataputra dan Budimansyah, 2007:219) adalah sebagai berikut:
- Menfasilitasi warganegara untuk mendapatkan berbagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi (tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan, dan lingkungan) tentang demokrasi dalam teori dan praktek untuk berbagai konteks kehidupan sehingga ia memiliki wawasan yang luas dan memadai (well – informed).
- Menfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggung jawab guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputisan individual dan atau kelompok dalam kehidupan sehari – hari serta berargumentasi atas keputusannya itu.
- Menfasilitasi
warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisispasi
secara cerdas dan bertanggung jawab dalam praksis kehidupan demokrasi di
lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat,
memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik.
Pendidikan Demokrasi yang Bersifat
Multidimensional
Nah,
setelah kita memahami seperti apa pendidikan demokrasi dan apasih pendidikan
demokrasi, sampailah kemudian kita kepada esensi dari tulisan ini yakni ihwal
pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Tadi kita sudah memahami
mengenai apa sih itu pendidikan demokrasi, nah sekarang apasih sifat
multidimensional itu?. jadi teman – teman, multidimensional (permasalahan lebih
dari satu) merupakan keadaan suatu negara yaang sedang mengalami berbagai macam
masalah (pertentangan) dalam asek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain
sebagainya. Adapun demokrasi dikatakan konsep yang bersifat multidimensional adalah
karena secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma. Secara sosiologis sebagai
sistem sosial dan secara psikologis. Sebagai wawasan, sikap, dan perilaku
individu dalam hidup bermasyarakat. (Winatapura dan Budirmansyah, 2012:2014).
Tantangan Pendidikan Demokrasi dan
HAM di Indonesia
Tantangan
demokrasi dan HAM di Indonesia adalah bersistemnya pendidikan demokrasi dengan
keseluruhan upaya pengembangan kualitas warga negara dan kualitas kehidupan
masyarakat. Tantangan konseptual tersebut berimplikasi terhadap perlu
dibangunnya paradigma pendidikan demokrasi dan HAM yang merupakan bagian
integral dari proses pendidikan secara keseluruhan dan proses kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebaagai suatu keutuhan. Oleh karena
itu pada tataran instrumental makro
pendidikan demokrasi di sekolah dan pendidikan demokrasi di masyarakat
sebaiknya dirancang secara sistematis dengan sistem pendidikan nasional secara
keseluruhan, dan secara praktis sebaiknya diciptakan jaringan dan iklim
kultural yang memungkinkan terjadinya interaksi fungsional pedagogis kegiatan –
kegiatan di sekolah dan luar sekolah.
Baca juga: Pergantian Demokrasi Liberal Menjadi Demokrasi Terpimpin di Indonesia
0 komentar: